Pengumuman
01 September 2020 / Administrator
Di bulan-bulan ini dunia pendidikan menengah khususnya tingkat SMP, SMA maupun SMK sedang bergelut dengan persiapan dan pelaksanaan ujian nasional baik yang masih dengan kertas ataupun yang berbasis komputer. Khusus untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tidak sedikit persiapan infrastruktur yang dilakukan sekolah baik itu pengadaan komputer, penataan jaringan internet, penataan kelistrikan dan lain sebagainya. Pasti ini akan berdampak baik ke depannya karena sekolah sudah didukung dengan peralatan yang memadai khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Sebaiknya hal ini dapat ditangkap positif khususnya oleh pemerintah dalam membenahi manajemen di semua sekolah. Apabila pendidikan di Indonesia sudah memiliki ‘roadmap’, kondisi existing sekolah sekarang yang sudah cukup baik dapat digunakan sebagai pijakan untuk menata manajemen sekolah yang harus kita akui selama ini masih amburadul. Mengacu pada 8 (delapan) standar pendidikan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian, perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan untuk membangun suatu sistem yang mengintegrasikan kesemua standar tersebut.
Apabila belum ada roadmap pun tidak ada salahnya untuk segera dibuat dengan melakukan gap analysis antara existing dengan target di masing-masing standar. Ending-nya adalah tiap sekolah memiliki internal manajemen yang mudah, murah dan pastinya bermanfaat (3M). Mudah untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik oleh guru, siswa sampai kepala sekolah atau instansi terkait yang berkepentingan. Murah karena dapat memanfaatkan infrastruktur jaringan lokal komputer yang sudah dimiliki sekolah, tidak harus semua online realtime sehingga beban pembiayaan sekolah menjadi lebih ringan, termasuk beban traffic internet juga tidak berat. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan manajemen yang integrasi ini tentunya adalah semua standar pendidikan yang ditetapkan dapat terpantau ketercapaiannya, apabila terjadi ketimpanagn langkah tindak lanjut dapat segera diambil. Sehingga boleh dikatakan sudah saatnya pemerintah membangun Manajemen Sekolah Berbasis Komputer (MSBK).
Satu contoh sebagai gambaran, saat ini sudah banyak sekolah yang menerapkan penilaian dengan E-raport. Tapi E-raport seperti apa yang seharusnya? Kalau masih banyak walikelas yang lembur membuat raport, apa bedanya dengan raport yang dikelola manual tanpa dengan sistem? Perubahan regulasi dalam implementasi kurikulum kadang tidak disadari pemerintah kalau itu membuat jungkir balik sekolah sebagai pelaksana teknis. E-raport yg sudah mulai dibuat pemerintah pun sepertinya masih belum menjawab permasalahan di lapangan. Masih banyak mengandalkan koneksi internet, proses bisnisnya cenderung rumit. Alih-alih guru dipermudah, yang ada malah guru diposisikan sebagai operator (mungkin lupa kalau guru kita banyak yang ‘senior’). Ini sama saja tidak membantu guru, karena kalau dulu pembuatan raport dikeluhkan banyak guru karena tugas administrasi yang cukup banyak, E-raport pun masih memfungsikan guru sebagai operator. Akhirnya sangat menjauhkan tugas guru sebagai pendidik yang harus selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya juga menjauhkan guru dari perannya sebagai orang tua di sekolah untuk senantiasa mendampingi siswanya selama proses pembelajaran.
Perlu penajaman fungsi tiap aplikasi, buat E-raport yang sistematis dan simpel. Penilaian betul-betul otentik bersumber dari guru pengampu, absensi juga otentik dari fingerprint sehingga tugas walikelas tinggal memantau lewat sistem apabila ada data yang tidak sesuai segera bisa ditindaklanjuti. Ini bisa dijalankan apabila pendelegasian tugas jelas, penyatuan data dibangun sistemik sehingga walikelas maupun guru tidak banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya administratif, yang berakibat pada peran yang seharusnya terabaikan. Walikelas layaknya orangtua di sekolah dapat melaksanakan tugas dengan optimal dan fungsi pendidikan benar-benar melayani masyarakat sekitar.
Besar harapan kami pemerintah mau turun tangan, memperbaiki pengelolaan sekolah ini benar-benar dari akar rumput. Bottom up. Bahwa kondisi sekolah di Indonesia sangat beragam, itu harus dipetakan. Tidak hanya berdasarkan hasil akreditasi, tapi betul-betul berdasarkan data pokok yang existing. Sudah cukup bagus saat ini ada Dapodik (Data Pokok Satuan Pendidikan) yang menjadi rujukan pemerintah, tetapi data tersebut tetap perlu diklarifikasi. Unutk implementasi, secara garis besar desain MSBK dapat dilihat pada gambar di atas.
Di situ menggambarkan beberapa komponen yang bisa dikembangkan dalam MSBK yang mampu mencakup beberapa standar pendidikan.
Pertama yang harus dilakukan adalah menyusun alur MSBK yang sesederhana mungkin, sehingga mudah digunakan baik di jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Sebagai contoh di standar pendidik dan tenaga kependidikan yang difungsikan mengelola data kehadiran, prestasi dan pelanggaran bisa direalisasikan dengan aplikasi penilaian kinerja online (E-PK) dimana untuk kehadiran bisa kita integrasikan dengan fingerprint sistem dan SMS gateway, atau di standar sarana dan prasarana dapat direalisasikan dengan aplikasi inventaris (E-Inventory). Semua aplikasi nanti tergabung dalam MSBK dan bisa diintegrasikan dengan Dapodik secara periodik sesuai kebutuhan. Bukan hal yang sulit apabila pemerintah mau mengerahkan sumberdaya manusia di negara kita yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Pola integrasi ke aplikasi lain juga perlu dipersiapkan sehingga mampu produk MSBK ini mudah berkomunikasi dengan aplikasi yang lain.
Setelah pemecahan/pembagian aplikasi dilakukan, tentunya pembagian kewenangan (priviledge) dalam aplikasi juga harus ditentukan. Guru, karyawan dan siswa diatur kewenangannya sehingga tidak ada tumpah tindih pekerjaan dan duplikasi data. Prinsip yang harus dipegang adalah MSBK untuk membantu sekolah, bukan untuk menyusahkan sekolah.
Kedua adalah mendesain MSBK ini dengan support koneksi lokal sepenuhnya (zero bandwidth). Harus kita akui masih banyak daerah yang belum terjangkau internet maupun listrik yang layak, sehingga sebaiknya MSBK ini tetep bisa dijalankan ada atau tanpa internet.
Ketiga adalah mengambil istilah Bu Susi Menteri KKP, bahwa sustainable system harus dipikirkan. Kesinambungan program, kontinuitas sistem harus diupayakan bisa berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Andaikan regulasi pemerintah tiap tahun kurikulum berganti, aplikasi ini dapat mengantisipasi sehingga sekolah tidak gagap dalam menindaklanjuti regulasi. Ada beberapa hal spesifik yang perlu dipikirkan untuk menjaga keberlangsungan MSBK ini, baik dari sisi regulasi maupun ketersediaan SDM. Dari sisi regulasi, semisal terjadi perubahan kebijakan dipastikan di-breakdown sampai ke realisasi teknisnya di masing-masing sekolah seperti apa sebelum disahkan untuk dijalankan, sehingga perubahan kebijakan harus diikuti dengan re-engineering system. Artinya jangan asal ubah kebijakan tapi –maaf- implementasi teknisnya di sekolah saja tidak kongkrit. Dari sisi ketersediaan SDM, perlu dipikirkan penataan personil khususnya tenaga IT yang membantu penanganan MSBK ini. Jumlah SDM kita di bidang IT sudah cukup banyak, dan itu bisa diberdayakan. Memang akan lebih baik kalau di tiap sekolah ditempatkan petugas, dimana pembiayaannya bisa dengan menggunakan dana BOS.
Dengan berpegang pada 3M (Murah, Mudah dan Manfaat), pengembangan MSBK ini akan mampu menjawab kesenjangan pengelolaan antar sekolah, tentunya membantu Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab keberlangsungan layanan pendidikan. Infastruktur komputer yang dimiliki sekolah dalam pemenuhan UNBK ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dan tentunya alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan menjadi lebih nyata manfaatnya.
*Penulis saat ini sebagai Kepala SMK Texmaco Semarang, sebagai penggagas dan developer Manajemen Sekolah Berbasis Komputer (MSBK) yang telah digunakan di banyak sekolah.
Di bulan-bulan ini dunia pendidikan menengah khususnya tingkat SMP, SMA maupun SMK sedang bergelut dengan persiapan dan pelaksanaan ujian nasional baik yang masih dengan kertas ataupun yang berbasis komputer. Khusus untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tidak sedikit persiapan infrastruktur yang dilakukan sekolah baik itu pengadaan komputer, penataan jaringan internet, penataan kelistrikan dan lain sebagainya. Pasti ini akan berdampak baik ke depannya karena sekolah sudah didukung dengan peralatan yang memadai khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Sebaiknya hal ini dapat ditangkap positif khususnya oleh pemerintah dalam membenahi manajemen di semua sekolah. Apabila pendidikan di Indonesia sudah memiliki ‘roadmap’, kondisi existing sekolah sekarang yang sudah cukup baik dapat digunakan sebagai pijakan untuk menata manajemen sekolah yang harus kita akui selama ini masih amburadul. Mengacu pada 8 (delapan) standar pendidikan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) yaitu Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Pendidik, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian, perlu kiranya pemerintah mempertimbangkan untuk membangun suatu sistem yang mengintegrasikan kesemua standar tersebut.
Apabila belum ada roadmap pun tidak ada salahnya untuk segera dibuat dengan melakukan gap analysis antara existing dengan target di masing-masing standar. Ending-nya adalah tiap sekolah memiliki internal manajemen yang mudah, murah dan pastinya bermanfaat (3M). Mudah untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan baik oleh guru, siswa sampai kepala sekolah atau instansi terkait yang berkepentingan. Murah karena dapat memanfaatkan infrastruktur jaringan lokal komputer yang sudah dimiliki sekolah, tidak harus semua online realtime sehingga beban pembiayaan sekolah menjadi lebih ringan, termasuk beban traffic internet juga tidak berat. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dengan manajemen yang integrasi ini tentunya adalah semua standar pendidikan yang ditetapkan dapat terpantau ketercapaiannya, apabila terjadi ketimpanagn langkah tindak lanjut dapat segera diambil. Sehingga boleh dikatakan sudah saatnya pemerintah membangun Manajemen Sekolah Berbasis Komputer (MSBK).
Satu contoh sebagai gambaran, saat ini sudah banyak sekolah yang menerapkan penilaian dengan E-raport. Tapi E-raport seperti apa yang seharusnya? Kalau masih banyak walikelas yang lembur membuat raport, apa bedanya dengan raport yang dikelola manual tanpa dengan sistem? Perubahan regulasi dalam implementasi kurikulum kadang tidak disadari pemerintah kalau itu membuat jungkir balik sekolah sebagai pelaksana teknis. E-raport yg sudah mulai dibuat pemerintah pun sepertinya masih belum menjawab permasalahan di lapangan. Masih banyak mengandalkan koneksi internet, proses bisnisnya cenderung rumit. Alih-alih guru dipermudah, yang ada malah guru diposisikan sebagai operator (mungkin lupa kalau guru kita banyak yang ‘senior’). Ini sama saja tidak membantu guru, karena kalau dulu pembuatan raport dikeluhkan banyak guru karena tugas administrasi yang cukup banyak, E-raport pun masih memfungsikan guru sebagai operator. Akhirnya sangat menjauhkan tugas guru sebagai pendidik yang harus selalu belajar dan meningkatkan kompetensinya juga menjauhkan guru dari perannya sebagai orang tua di sekolah untuk senantiasa mendampingi siswanya selama proses pembelajaran.
Perlu penajaman fungsi tiap aplikasi, buat E-raport yang sistematis dan simpel. Penilaian betul-betul otentik bersumber dari guru pengampu, absensi juga otentik dari fingerprint sehingga tugas walikelas tinggal memantau lewat sistem apabila ada data yang tidak sesuai segera bisa ditindaklanjuti. Ini bisa dijalankan apabila pendelegasian tugas jelas, penyatuan data dibangun sistemik sehingga walikelas maupun guru tidak banyak melakukan pekerjaan yang sifatnya administratif, yang berakibat pada peran yang seharusnya terabaikan. Walikelas layaknya orangtua di sekolah dapat melaksanakan tugas dengan optimal dan fungsi pendidikan benar-benar melayani masyarakat sekitar.
Besar harapan kami pemerintah mau turun tangan, memperbaiki pengelolaan sekolah ini benar-benar dari akar rumput. Bottom up. Bahwa kondisi sekolah di Indonesia sangat beragam, itu harus dipetakan. Tidak hanya berdasarkan hasil akreditasi, tapi betul-betul berdasarkan data pokok yang existing. Sudah cukup bagus saat ini ada Dapodik (Data Pokok Satuan Pendidikan) yang menjadi rujukan pemerintah, tetapi data tersebut tetap perlu diklarifikasi. Unutk implementasi, secara garis besar desain MSBK dapat dilihat pada gambar di atas.
Di situ menggambarkan beberapa komponen yang bisa dikembangkan dalam MSBK yang mampu mencakup beberapa standar pendidikan.
Pertama yang harus dilakukan adalah menyusun alur MSBK yang sesederhana mungkin, sehingga mudah digunakan baik di jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Sebagai contoh di standar pendidik dan tenaga kependidikan yang difungsikan mengelola data kehadiran, prestasi dan pelanggaran bisa direalisasikan dengan aplikasi penilaian kinerja online (E-PK) dimana untuk kehadiran bisa kita integrasikan dengan fingerprint sistem dan SMS gateway, atau di standar sarana dan prasarana dapat direalisasikan dengan aplikasi inventaris (E-Inventory). Semua aplikasi nanti tergabung dalam MSBK dan bisa diintegrasikan dengan Dapodik secara periodik sesuai kebutuhan. Bukan hal yang sulit apabila pemerintah mau mengerahkan sumberdaya manusia di negara kita yang mumpuni di bidang teknologi informasi. Pola integrasi ke aplikasi lain juga perlu dipersiapkan sehingga mampu produk MSBK ini mudah berkomunikasi dengan aplikasi yang lain.
Setelah pemecahan/pembagian aplikasi dilakukan, tentunya pembagian kewenangan (priviledge) dalam aplikasi juga harus ditentukan. Guru, karyawan dan siswa diatur kewenangannya sehingga tidak ada tumpah tindih pekerjaan dan duplikasi data. Prinsip yang harus dipegang adalah MSBK untuk membantu sekolah, bukan untuk menyusahkan sekolah.
Kedua adalah mendesain MSBK ini dengan support koneksi lokal sepenuhnya (zero bandwidth). Harus kita akui masih banyak daerah yang belum terjangkau internet maupun listrik yang layak, sehingga sebaiknya MSBK ini tetep bisa dijalankan ada atau tanpa internet.
Ketiga adalah mengambil istilah Bu Susi Menteri KKP, bahwa sustainable system harus dipikirkan. Kesinambungan program, kontinuitas sistem harus diupayakan bisa berlangsung untuk jangka waktu yang lama. Andaikan regulasi pemerintah tiap tahun kurikulum berganti, aplikasi ini dapat mengantisipasi sehingga sekolah tidak gagap dalam menindaklanjuti regulasi. Ada beberapa hal spesifik yang perlu dipikirkan untuk menjaga keberlangsungan MSBK ini, baik dari sisi regulasi maupun ketersediaan SDM. Dari sisi regulasi, semisal terjadi perubahan kebijakan dipastikan di-breakdown sampai ke realisasi teknisnya di masing-masing sekolah seperti apa sebelum disahkan untuk dijalankan, sehingga perubahan kebijakan harus diikuti dengan re-engineering system. Artinya jangan asal ubah kebijakan tapi –maaf- implementasi teknisnya di sekolah saja tidak kongkrit. Dari sisi ketersediaan SDM, perlu dipikirkan penataan personil khususnya tenaga IT yang membantu penanganan MSBK ini. Jumlah SDM kita di bidang IT sudah cukup banyak, dan itu bisa diberdayakan. Memang akan lebih baik kalau di tiap sekolah ditempatkan petugas, dimana pembiayaannya bisa dengan menggunakan dana BOS.
Dengan berpegang pada 3M (Murah, Mudah dan Manfaat), pengembangan MSBK ini akan mampu menjawab kesenjangan pengelolaan antar sekolah, tentunya membantu Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab keberlangsungan layanan pendidikan. Infastruktur komputer yang dimiliki sekolah dalam pemenuhan UNBK ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Dan tentunya alokasi APBN sebesar 20% untuk pendidikan menjadi lebih nyata manfaatnya.
*Penulis saat ini sebagai Kepala SMK Texmaco Semarang, sebagai penggagas dan developer Manajemen Sekolah Berbasis Komputer (MSBK) yang telah digunakan di banyak sekolah.
Bagikan ke sosial media :